Presiden Jokowi Perintahkan Menaker Ida Fauziyah Revisi Aturan JHT

Tangkapan layar - Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pers, Senin (21/2/2022).

sekilasdunia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah merevisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022).

"Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam saluran akun YouTube Kementerian Sekretariat Negara, Senin (21/2/2022).

Selain itu, Pratikno mengatakan nantinya aturan itu akan diatur dalam revisi peraturan menteri tenaga kerja atau regulasi lainnya. Namun Jokowi kata Pratikno mengajak para pekerja mendukung kondisi kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing sehingga bisa mengundang investasi di tanah air.

“Tapi di sisi lain bapak presiden mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” terang Pratikno.

Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi merilis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek.

Adapun dalam aturan tersebut, terdapat salah satu poin yang saat ini menjadi kontroversi. JHT hanya bisa dicarikan 100 persen jika usia peserta BP Jamsostek telah mencapai usia 56 tahun.

(ims)

Share

Related Posts: