.jpeg)
Sekilasdunia.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membentuk tim pengelolaan tambang untuk menyikapi langkah Presiden RI Joko Widodo yang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Tim pengelolaan tambang Muhammadiyah akan dipimpin oleh Muhadjir Effendy.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan penunjukan Muhadjir sebagai ketua tim tambang tak ada kaitannya dengan jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, melainkan sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah.
"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun, membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Profesor Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK, Jadi mohon jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini " kata Haedar dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
Haedar menegaskan keputusan PP Muhammadiyah untuk ikut mengelola tambang sudah melalui pertimbangan matang. Prinsipnya, keputusan ini diambil tanpa ikut-ikutan kelompok lain atau polemik yang bermunculan.
"Kalau kami mengambil langkah mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau bukan juga sebaliknya karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek, semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini," tegasnya.
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pihaknya siap mengelola usaha pertambangan yang diberikan pemerintah. Keputusan itu diambil usai menerima segala bentuk masukan serta pengkajian mendalam.
"Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut," kata Abdul Mu'ti.
Seperti diketahui, kritik 'tarik tambang' muncul di media sosial usai terhembus kabar Muhammadiyah menyetujui pengelolaan tambah yang diberikan pemerintah. Bendum PP Muhammadiyah Hilman Latief sebelumnya merespons kritik tersebut.
Hilman awalnya berbicara mengenai amal usaha Muhammadiyah di level terbawah. Dia ingin amal usaha tersebut terus bisa berjalan dan meluas.
Barulah kemudian setelah itu Hilman menyinggung soal keriuhan di media sosial. Hilman menanggapi istilah 'tarik tambang' yang muncul di media sosial setelah Muhammadiyah dikabarkan menyetujui pengelolaan tambang.
"Saya nggak tahu ke depan Muhammadiyah merambah apa, karena di social media sedang riweuh. Sedang tarik tambang, di social media. Itulah negara demokrasi dan kami menghargai karena saya melihat suara-suara yang masuk merupakan kecintaan kepada persyarikatan," ujar Hilman.
(ims)
« Prev Post
Next Post »