sekilasdunia.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan sejumlah lahan sitaan Kejaksaan Agung akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan demi mewujudkan target pembangunan 2 juta rumah per tahun.
Fahri menjelaskan, tanah-tanah sitaan ini sudah menjadi milik negara dan akan dimasukkan ke dalam Bank Tanah yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Tanah-tanah ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," kata Fahri ketika ditemui di kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.
Mengenai jumlah tanah yang tersedia, Fahri mengatakan bahwa saat ini identifikasi masih berlangsung. Contohnya, ada aset sitaan di salah satu provinsi yang seluasnya mencapai 1.000 hektare.
"Secara teknis masih terpisah karena angka-angkanya masih belum kita hubungkan, tetapi misalnya tadi ada satu aset sita di satu provinsi, 1.000 hektare misalnya kayak begitu. Jadi, ini laporan-laporan mulai masuk dan ini kita akan identifikasi semuanya nanti. Lalu, skemanya kita buat dengan pihak terkait, untuk kemudian kita ajukan sebagai lokasi yang siap sebagai tempat pembangunan rumah rakyat," ujar Fahri.
Fahri menyebutkan bahwa koordinasi dengan Kejaksaan Agung sedang dilakukan untuk mengubah tanah sitaan tersebut menjadi lahan membangun perumahan.
"Kalau enggak salah rapat kabinet pertama baru besok (Rabu 23 Oktober). Jadi ini antar kementerian juga sedang terjadi koordinasi," pungkas Fahri.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah yang telah ia gaungkan sejak kampanye saat Pilpres 2024.
Program itu rencananya akan terbagi menjadi dua, yaitu satu juta di perkotaan dan dua juta di pedesaan. (ims)
Satu juta rumah di perkotaan direncanakan akan berupa unit apartemen.
(ims)
« Prev Post
Next Post »