Heboh Kelangkaan LPG 3 Kg, Dasco Dan Bahlil Saling Lempar Pernyataan

By On Februari 04, 2025

 


sekilasdunia.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut larangan pedagang eceran menjual LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kebijakan perbaikan penyaluran subsidi LPG 3 kg merupakan perintah Presiden Prabowo. 

Perbaikan penyaluran subsidi LPG 3 kg yang dilakukan kementeriannya dengan melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg pun dilakukan dengan kajian mendalam.

Bahkan, kajian sudah dilaksanakan sejak 2023. Kajian perubahan kebijakan dilakukan setelah hasil audit BPK menyebut ada penyalahgunaan subsidi, termasuk LPG 3 kg yang dilakukan oleh oknum pengecer.

Kementerian ESDM katanya tak ingin mencari kesalahan soal siapa yang bertanggung jawab atas masalah itu. Yang dilakukan Kementerian ESDM sekarang ini adalah mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki masalah itu.

"Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan. Perintah bapak presiden wajib-wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Selasa (4/2/2025).

Bahlil melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari kemarin. Imbas kebijakan itu, masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. 

Mereka harus ngantri berjam-jam untuk mendapatkan LPG 3 kg.

Sufmi menyatakan kebijakan pengecer dilarang berjualan LPG bersubsidi 3 kilogram kg yang ramai belakangan ini bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari presiden untuk kemudian, melarang yang kemarin itu [penjualan di tingkat pengecer]," kata Dasco merespons pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Oleh karena itu, sambungnya, ketika melihat kesulitan yang dialami warga di sejumlah daerah untuk mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg, maka Prabowo kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu bisa kembali dijual di tingkat pengecer per hari ini. Namun, sambungnya, ke depan para pengecer itu harus terdaftar sebagai subpangkalan gas bersubsidi LPG 3 kg.



(ims)

Bahlil Dimarahi Warga Saat Turun Kelapangan Imbas Kelangkaan LPG 3 Kg

By On Februari 04, 2025

sekilasdunia.com - Seorang warga Tangerang meluapkan kekesalannya atas kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di warung-warung saat bertemu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pria yang mengaku bernama Efendi itu menyampaikan protesnya secara langsung kepada Bahlil dalam kunjungan ke agen gas di kawasan Cibodas, Tangerang, pada Selasa (4/2/2025).

Sambil menenteng tabung gas kosong, Efendi dengan penuh emosi berbicara kepada Bahlil yang saat itu berdiri dengan pengawalan ketat. 

"Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi gas,” ujarnya dengan nada penuh tekanan.

Bahlil pun menanggapi keluhan tersebut dengan sigap. “Iya, iya, iya,” jawabnya menenangkan.

Namun, Efendi terus menyampaikan keluhannya, menyoroti dampak kelangkaan gas terhadap kebutuhan rumah tangga.

“Bukan masalah antre gasnya, anak kami lapar butuh makan, butuh kehidupan pak,” katanya dengan nada protes.

Bahlil mencoba menenangkan suasana. “Oke, sudah pak ya,” ujarnya.

Namun, Efendi kembali menegaskan pentingnya logika dalam menangani permasalahan ini. 

“Logika berjalan dong pak,” serunya sambiul menunjuk-nunjuk wajah Bahlil.

“Iya, iya sudah pak ya. Sudah pak ya, sudah-sudah kita paham pak. Kita mengurus banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut.

Setelah kejadian tersebut, Bahlil memberikan tanggapannya mengenai keluhan warga. Menurutnya, protes yang dilakukan Efendi adalah bagian dari masukan masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Gak papa, pemerintah kan harus mendengar langsung dari rakyat. Saya kenapa turun langsung supaya kita bisa mendengar, ini kan masukan bagus, kita perlu penataan jadi enggak apa-apa,” ucap Bahlil.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti permasalahan distribusi gas elpiji subsidi ini dengan lebih baik. 

“Kita harus fair untuk memperbaiki, tapi dia pun bahwa ada yang menyalahgunakan subsidi yang harus kita perbaiki,” tambahnya.

Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil beberapa kali menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang harus mengantre demi mendapatkan gas subsidi.

“Mohon maaf ya bu, pak. Mohon maaf sekali lagi,” katanya kepada warga yang sedang mengantre.

Bahlil memastikan bahwa masyarakat yang sudah mengantre akan mendapatkan tabung gas 3 kilogram, dengan syarat membawa KTP dan membayar sesuai harga subsidi sebesar Rp19.000 per tabung.

“Jangan menghalangi masyarakat, tolong antreannya ya. Jangan putus, tetap layani ya,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan pengaturan distribusi ini dilakukan sebagai upaya penataan agar tidak terjadi penyalahgunaan subsidi di lapangan. “Kita melakukan penataan jadi enggak apa-apa. Kita harus fair juga untuk memperbaiki, tapi gimana caranya agar tak ada lagi penyalahgunaan subsidi, ini yang harus kita perbaiki. Itu yang penting,” jelasnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa per hari ini, pengecer sudah diperbolehkan kembali menjual gas subsidi, namun dengan harga yang terkontrol agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.

“Sudah mulai hari ini, sudah mulai hari ini. Dinaikkan statusnya menjadi sub-pangkalan. Dengan harga yang kita kontrol, agar harganya tidak dinaikkan semau-maunya. Kalau harganya dinaikkan Rp25.000 sampai Rp30.000 per tabung itu kan kasihan. Sementara kita itu kan subsidinya paling tinggi Rp19.000,” ujar Bahlil.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap agar distribusi gas subsidi dapat lebih tertata dan tidak merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas 3 kilogram untuk kebutuhan sehari-hari.

(ims)

Hashim Sebut Tanggul Laut Raksasa Banten - Jatim Sepanjang 700 Km Akan Dibangun Dan Masuk PSN

By On Februari 04, 2025

 


 
sekilasdunia.com - Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km. 

Tanggul itu akan memanjang mulai dari Banten sampai Jawa Timur. 

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” kata Hashim di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Program tersebut bertujuan melindungi sawah-sawah di sisi pantai utara Pulau Jawa. Kekhawatiran masyarakat mengenai peristiwa pagar laut juga diangkat. Nelayan merasa terancam kenaikan permukaan laut.

“Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ucap Hashim. Hashim memaparkan desain tanggul laut raksasa sudah dirancang sejak 1994.

Pemerintah Orde Baru telah melihat ancaman kenaikan permukaan laut, tapi proyek belum terealisasi hingga saat ini.

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa diperkirakan memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun.

Menurut Hashim, pembangunan food estate di Kalimantan atau Papua tidak ada gunanya apabila jutaan lahan sawah terbenam karena air laut yang naik. 

Masyarakat pun diajak untuk mendukung pembangunan tanggul raksasa ini. “It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

Hasil rapat membahas pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.

Airlangga menyebut pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon nantinya akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang telah dibangun.

Presiden memberi arahan agar proyek tersebut disiapkan dengan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tanggul laut raksasa masuk dalam daftar PSN Tahun 2025 sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi dan pangan.


(ims)

Kisruh Kelangkaan Distribusi LPG 3 Kg, Bahlil Gelar Rapat Tertutup

By On Februari 04, 2025

sekilasdunia.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) terkait skema pengecer menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg) pada malam ini. 

Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso membenarkan adanya rapat mengenai skema baru distribusi elpiji subsidi tersebut, namun dilakukan secara tertutup. Menurut dia, rapat hanya diikuti tim internal Kementerian ESDM dan Pertamina. 

"Iya betul (rapat tapi tertutup)," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2025).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah bakal menggelar rapat malam ini untuk membahas kebijakan penjualan gas elpiji 3 kg. Rapat ini membahas teknis bagaimana pengecer "gas melon" bakal diubah menjadi sub-pangkalan. 

"Ini lagi mau rapat lagi saya malam ini, malam ini saya rapat, saya putuskan," kata Bahlil saat ditemui usai menggelar rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). 

Dalam rapat kerja tersebut, Bahlil menyatakan bahwa bakal membuat warung kelontong alias pengecer elpiji 3 kg menjadi subpangkalan Pertamina. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg. Penjualan elpiji subsidi itu hanya bisa dilakukan oleh pangkalan resmi Pertamina.

Bahlil menjelaskan, pemerintah mendorong pengecer untuk menjadi pangkalan resmi agar tetap dapat menjual elpiji 3 kg. 

"Panduannya (sebagai subpangkalan) akan kita kasih, dan syaratnya pun tidak akan seberat pangkalan. Supaya ini semua enak," ujarnya dalam rapat. 

Menurut Bahlil, dengan membuat status pengecer menjadi bagian dari jaringan distribusi resmi Pertamina, maka harga elpiji subsidi di pasaran akan lebih terkontrol. Lantaran, elpiji 3 kg yang dijual di pengecer seringkali harganya lebih mahal dari yang ditetapkan oleh pemerintah di masing-masing daerah. 

"Jadi ini tujuannya agar elpiji 3 kg yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol, karena itu akan lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan elpiji 3 kg dengan baik dan harganya terjangkau," kata Bahlil.



(ims)

Wakil Ketua MPR-RI Eddy Soeparno Minta Peralihan Pengecer LPG 3 Kg Ke Pangkalan DiTinjau Ulang

By On Februari 04, 2025


sekilasdunia.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan isu kelangkaan LPG 3 kg yang beredar di masyarakat. Eddy menyoroti wacana pembelian LPG melalui pangkalan yang tengah dirancang oleh pemerintah.

"Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk meredam kebingungan dan kegundahan warga serta menegaskan bahwa penjualan LPG 3 kg tetap masih bisa dilakukan melalui pangkalan-pangkalan resmi dari agen-agen penjualan," kata Eddy kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Anggota Komisi XII DPR Fraksi PAN ini menegaskan penataan harus dilakukan terhadap para pengecer yang selama ini keberadaannya paling dekat dengan hunian masyarakat. Menurutnya, pengecer sebaiknya tetap bisa menjual LPG 3 kg dengan pendataan yang benar.

"Penataan penting dan sebaiknya dilakukan segera agar para pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg melalui sistem pendataan dan pengawasan yang ketat," ungkap Eddy.

"Kehadiran pengecer penting agar masyarakat tidak perlu menghabiskan ongkos membeli LPG 3 kg di agen-agen penjualan yang sangat mungkin lokasinya jauh dari tempat tinggal warga," tambahnya.

Eddy menyebutkan ketetapan harga penjualan LPG 3 kg di pengecer kadangkala memang bisa berbeda-beda. Ia menegaskan, jika ada pelaku yang berlaku nakal, izin alokasi penjualan untuk dicabut.

"Namun jika para pengecer ini terdaftar resmi dan terpantau aktivitas jual belinya secara digital, pemerintah bisa mengontrol aktivitas penjualan dan masyarakat tidak akan terkendala membeli LPG 3 kg di lingkungan tempat tinggalnya," kata Eddy.

"Jika dalam praktiknya diketahui ada pengecer-pengecer yang 'nakal' dan menjual LPG 3 kg di luar ketentuan yang telah ditetapkan, berikan sanksi berupa pencabutan alokasi LPG 3 kg dan umumkan kepada warga sekitar," tambahnya.

Eddy menilai keberadaan usaha LPG 3 kg langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun produk subsidi ini perlu diawasi distribusinya lantaran rawan penyalahgunaan.

"Dari tahun ke tahun volumenya naik dan sekitar 70-75% LPG ini kita impor sehingga menguras devisa. Karena itu, menggugurkan keikutsertaan para pengecer dalam mendistribusikan LPG 3 kg sebaiknya dipertimbangkan ulang," kata Eddy.

Waketum PAN ini mengusulkan tata cara penjualan LPG 3 kg dievaluasi dengan memperbaiki data penerima subsidi, menentukan sistem penyaluran subsidinya dan memperketat sistem pengawasannya di lapangan. Eddy juga menyarankan pengecer LPG 3 kg untuk didaftarkan secara resmi.

"Karena pengecer umumnya adalah pelaku UMKM, tidak ada salahnya jika mereka didaftarkan secara resmi, diberikan pelatihan bahkan penghargaan jika berkinerja baik dan jujur," imbuhnya.


(ims)

Kapten Rebecca Lobach Pilot Black Hawk Yang Tabrakan Dengan American Airlines, Bekas Ajudan Presiden Di Gedung Putih

By On Februari 04, 2025


sekilasdunia.com - Seorang pilot wanita dari helikopter Black Hawk militer Amerika Serikat (AS) yang bertabrakan dengan pesawat American Airlines di atas Washington DC pernah bertugas sebagai ajudan mantan Presiden Joe Biden. Pilot wanita tersebut adalah Kapten Rebecca Lobach (28). 

Pernyataan keluarga Lobach yang dirilis militer Amerika mengungkap peran masa lalu sang pilot sebagai ajudan sosial Gedung Putih era Biden.

Tabrakan di udara itu terjadi Rabu malam lalu, merenggut nyawa 67 orang—helikopter Black Hawk membawa tiga orang dan pesawatAmerican Airlines membawa 64 orang.

"Lobach bertugas sebagai asisten sosial Gedung Putih setelah menjadi sukarelawan untuk mendukung Biden dalam menyelenggarakan banyak acara Gedung Putih, termasuk beberapa upacara pemberian medali," bunyi pernyataan keluarganya yang dipublikasikan di media sosial. 

Foto-foto Lobach yang muncul secara daring menunjukkan dia di ruang pengarahan Gedung Putih dan di upacara penghargaan. Keluarganya awalnya meminta militer untuk tidak merilis namanya ke publik setelah kecelakaan itu. 

Menurut laporan NPR, permintaan itu tidak biasa dalam kasus yang melibatkan kecelakaan atau kematian dalam pertempuran. Angkatan Darat AS mengatakan Lobach telah bertugas sebagai perwira penerbangan sejak 2019 dan telah dianugerahi beberapa medali selama masa tugasnya. Dia menyelesaikan gelar di bidang biologi di University of North Carolina di Chapel Hill sebagai lulusan militer terkemuka sebelum bergabung dengan Angkatan Darat, menurut laporan CBS.

Presiden Donald Trump menyalahkan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dari pemerintahan sebelumnya atas tabrakan udara yang mematikan itu.

(ims)

Timnas Futsal Indonesia Sikat Arab Saudi 3 - 0, Garuda Runner Up 4 Nations World Series 2025

By On Februari 03, 2025

sekilasdunia.com - Timnas futsal Indonesia menaklukkan Arab Saudi 3-0 pada partai pemutup 4 Nations World Series 2025 di Jakarta International Velodrome, Minggu (2/2/2025) malam WIB.

Hasil ini menempatkan pasukan Hector Souto di peringkat dua klasemen akhir. Timnas futsal Indonesia memiliki enam poin dari tiga pertandingan. Selain membekuk Arab Saudi, Indonesia juga mampu membungkam Jepang.

Negeri Matahari Terbit harus puas berada di posisi tiga 4 Nations World Series 2025 lewat raihan empat angka, setelah sukses mengimbangi Argentina 1-1 pada laga Minggu sore. Argentina berkuasa di puncak berkat torehan tujuh nilai dan Arab Saudi menempati urutan dasar karena selalu tumbang.

Pada laga Indonesia vs Arab Saudi, gol Skuad Garuda dicetak Rio Pangestu (2) dan Muhammad Syaifullah.

Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto kembali menurunkan Muhammad Albagir pada pertandingan ini setelah kipernya itu diistirahatkan pada laga melawan Argentina.

Di babak pertama, Indonesia berhasil unggul dua gol yang dua-duanya dicetak melalui situasi bola mati. Pada menit ke-7, gol pertama Indonesia lahir dari Rio Pangestu dimana tendangan kerasnya gagal diamankan oleh kiper Arab Saudi Saleh Mohammed.

Dengan cara yang sama, Muhammad Syaifullah menggandakan keunggulan tim Garuda pada menit ke-17, setelah tendangan kaki kiri kerasnya kembali gagal dijangkau oleh Mohammed.

The Green Falcons mencoba keberuntungannya pada tiga menit terakhir babak pertama untuk memperkecil skor. Namun, serangan-serangan anak-anak asuh Andreu Plaza itu masih buntu. Babak pertama menjadi milik Indonesia dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Arab Saudi berusaha mengejar ketertinggalan dengan memainkan power play. Namun, justru Indonesia yang mampu kembali menjauh lewat gol kedua Rio pada menit ke-28 melalui tendangan kanan keras.

Saat Arab Saudi semakin gencar menggunakan taktik power play, Indonesia mencoba keberuntungan dengan mencuri bola dan kemudian langsung menembak ke gawang yang kosong.

Namun, beberapa upaya dari tim Garuda masih gagal, termasuk sontekan Brian Ick pada menit ke-35 yang gagal masuk ke gawang karena membentur tiang. Hingga berakhirnya babak kedua, tak ada tambahan gol yang tercipta. Indonesia menutup turnamen ini dengan kemenangan 3-0 atas Arab Saudi.

Susunan Pemain

Indonesia: Muhammad Albagir, Firman Andriansyah, Mochammad Iqbal, Rizki Xavier, Samuel Eko

Arab Saudi: Saleh Mohammed, Abdullah Mohamad, Eihab Saiedahmed, Fahad Muhalhil, Saleh Mari

(ims)

Menkes RI : Seluruh Masyarakat Indonesia Akan Bisa Skrining Kesehatan Mental Gratis

By On Februari 03, 2025

sekilasdunia.com - Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkap seluruh masyarakat Indonesia akan bisa mengakses skrining kesehatan mental gratis, yang direncanakan akan berjalan mulai Februari 2025 ini.

"Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.

"Program ini diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melebihi program vaksinasi COVID-19 gratis beberapa waktu lalu yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa," ucap Budi.

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyoroti kasus kesehatan mental yang semakin marak di Tanah Air, terutama pada anak-anak dan remaja.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, saat ini pihaknya sedang mendiskusikan tanggal resmi dibukanya skrining tersebut dengan Presiden dan juga tiap kepala daerah.

"Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapet jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak harus koordinasi sama kepala daerah," imbuhnya.

Berdasarkan data survei rumah tangga berskala nasional yang dilakukan oleh Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) Tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja (34,9%) atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.

Kemudian, 1 dari 20 remaja (5,5%) atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.

Dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen remaja dengan masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan yang menyediakan dukungan atau konseling untuk masalah emosi dan perilaku dalam 12 bulan terakhir.

Sebelumnya, peserta BPJS Kesehatan berhak mendapat berbagai layanan kesehatan tanpa kembali merogoh kocek di rumah sakit, klinik, atau puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Jenis pelayanan kesehatan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh peserta BPJS sesuai syarat dan ketentuan seumur hidup. Pelayanan ini berlaku bagi peserta BPJS Non-PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang rutin membayar iuran dan BPJS PBI yang tidak bayar iuran.

Daftar jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan untuk peserta disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024. Adapun daftar layanannya termasuk:

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Sabtu (1/2/2025) pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah layanan kesehatan yang bersifat non-spesialistik. Umumnya mencakup diagnosis awal yang diberikan dokter umum. Jenis pelayanan kesehatannya meliputi:

• Administrasi pelayanan

• Pelayanan promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit) tiap individu

• Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis

• Tindakan medis non-spesialistik

• Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

• Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

• Pemeriksaan penunjang melalui diagnosis laboratorium tingkat pertama

• Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan yang dianjurkan dokter.

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau rumah sakit diberikan untuk peserta BPJS yang dirujuk ke penanganan spesialistik atau sub-spesialistik. Jenis pelayanan kesehatannya meliputi:

• Administrasi pelayanan

• Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi ke dokter spesialis

• Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar

• Tindakan medis spesialis

• Pelayanan obat alat kesehatan dan bahan medis habis pakai

• Pelayanan diagnosis lanjutan tertentu sesuai anjuran dokter

• Rehabilitasi medis

• Pelayanan darah, seperti penyediaan kantong darah

• Pelayanan jenazah

• Pelayanan keluarga berencana

• Perawatan di ruang rawat inap insentif (ICU, ICCU, NICU, PICU)

• Perawatan di ruang rawat inap non-intensif.

Sementara, fasilitas ambulans yang ditanggung BPJS Kesehatan diberikan untuk pasien rujukan dengan titik asal dan tujuan sebagai berikut:

• Antar fasilitas kesehatan tingkat pertama

• Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut

• Antar fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Skrining PenyakitPeserta BPJS Kesehatan juga bisa mendapat layanan skrining atau penapisan guna mengetahui kondisi penyakit-penyakit termasuk:

• Diabetes melitus

• Hipertensi atau darah tinggi

• Ischaemic heart disease atau iskemia jantung

• Stroke

• Kanker leher Rahim

• Kanker payudara

• Anemia remaja putri

• Tuberkulosis (TBC)

• Hepatitis

• Paru obstruktif kronis

• Talasemia

• Kanker usus

• Kanker paru

• Hipotiroid kongenital atau kekurangan hormon tiroid.

Terkait pelayanan tindakan gawat darurat (IGD), peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkannya sesuai rujukan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan kriteria pasien:

• Terancam nyawa dan berbahaya untuk diri sendiri hingga orang lain atau lingkungan sekitar

• Mengalami gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi

• Mengalami gangguan hemodinamik

• Mengalami penurunan kesadaran

• Perlu tindakan segera dan cepat.

Sementara, kriteria fasilitas ruangan perawatan atau rawat inap yang diberikan untuk peserta BPJS sesuai Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yakni:

• Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi

• Ventilasi udara

• Pencahayaan ruangan

• Kelengkapan tempat tidur

• Nakas per tempat tidur

• Temperatur ruangan

• Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, dan penyakit infeksi atau non-infeksi

• Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur

• Tirai atau partisi antar tempat tidur

• Kamar mandi dalam ruangan rawat inap

• Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas

• Outlet oksigen.

Kriteria fasilitas ruang perawatan tersebut tidak berlaku bagi peserta pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi, perawatan intensif, pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa, dan ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus.

Hasil Final Thailand Masters 2025: Tuan Rumah Juara Umum, Lany/Fadia Juara Kalahkan Ganda Putri Thailand

By On Februari 03, 2025

 


sekilasdunia.com - Rekap hasil final Thailand Masters 2025 diwarnai dengan keberhasilan tuan rumah menyabet predikat juara umum.

Diketahui, seluruh pertandingan final Thailand Masters 2025 baru saja rampung digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (2/2/2025).

Partai terakhir mempertandingkan sektor tunggal putri. Wakil tuan rumah sekaligus unggulan nomor satu, Pornpawee Chochuwong, keluar sebagai juaranya. Pornpawee juara Thailand Masters 2025 seusai mengalahkan wakil Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi.

Pertandingan berakhir dengan skor 18-21, 21-16, 21-13 untuk kemenangan Pornpawee. Sebelum Pornpawee, tuan rumah berhasil meraih gelar juara Thailand Masters 2025 lewat sektor ganda campuran.

Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewasampran sukses melumat pasangan Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Setelah melewati drama rubber gim, pertandingan berakhir dengan skor 21-19, 17-21, dan 13-21 untuk kemenangan Dechapol/Supissara.

Gelar yang diraih Pornpawee dan Dechapol/Supissara otomatis membuat Thailand sebagai juara umum turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.

Sementara untuk Indonesia, hanya mampu meraih satu gelar melalui pasangan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Lanny/Fadia sukses membungkam pasangan tuan rumah, Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong, lewat permainan rubber gim, 15-21, 21-13, 21-8.

Tim badminton Indonesia menyudahi perjalannya di Thailand Masters 2025 dengan torehan satu gelar juara dan tiga runner-up.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rekap hasil final Thailand Masters 2025.

(XD): Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) vs Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewasampran (Thailand/4), 21-19, 17-21, 13-21

(MS): Wang Zheng Xing (China/6) vs Jia Heng Hason Teh (Singapura/4), 18-21, 21-15, 19-21

(MD): Jin Yong/Seo Seung-jae (Korea Selatan) vs Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin (Indonesia/2), 21-8 dan 21-17

(WD): Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong (Thailand/4) vs Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia/6), 21-15, 13-21, 8-21

(WS): Pornpawee Chochuwong (Thailand/1) vs Komang Ayu Cahya Dewi (Indonesia/8), 18-21, 21-16, 21-13.


Keterangan:

XD: Ganda Campuran

MS: Tunggal Putra

MD: Ganda Putra

WD: Ganda Putri

WS: Tunggal Putri



(ims)

Aturan Batas Usia Akses Media Sosial Segera Ditetapkan dalam Dua Bulan Ini

By On Februari 03, 2025

 


sekilasdunia.com -  Pemerintah tengah menyiapkan aturan batas usia untuk mengakses media sosial guna memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Aturan ini merupakan hasil kerja sama empat kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Aturan ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dalam proses penyusunannya, keempat kementerian telah membentuk Tim Kerja yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait, akademisi, serta tokoh pendidikan dan perlindungan anak seperti Najeela Shihab dan Kak Seto.

“SK Tim Kerja ini melibatkan lintas kementerian yang terkait, di antaranya Kemen PPPA, Kemendikdasmen, dan Kemenkes, serta tidak menutup kemungkinan kementerian lainnya,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam acara peluncuran album lagu Kicau di Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Tim ini akan fokus pada tiga aspek utama:

1. Penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak.

2. Peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih sadar akan risiko di dunia maya.

3. Penindakan tegas terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak.

“Pemerintah memastikan bahwa anak-anak harus aman. Dunia digital harus menjadi ruang belajar, bukan ancaman,” tegas Meutya.

Peraturan ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan mendapat instruksi percepatan dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy.

“Melalui Pak Seskab (Sekretaris Kabinet), kami diminta untuk mempercepat proses lahirnya aturan perlindungan anak di ranah digital ini,” ungkap Meutya.

Regulasi ini ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dengan adanya aturan ini, pengawasan aktivitas digital akan diperketat, termasuk proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten berbahaya.

Indonesia saat ini tercatat sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten pornografi anak. Selain itu, maraknya judi online, perundungan digital, dan kekerasan seksual terhadap anak menjadi alasan utama pemerintah mempercepat regulasi ini.

Patrick Kluivert Dan Seluruh Tim Pelatih Dari Belanda Sudah Tiba Di Indonesia

By On Februari 02, 2025

 


sekilasdunia.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dilaporkan telah tiba di Jakarta pada Sabtu (1/2/2025) malam. Kluivert tampak hadir bersama dua asistennya yaitu Gerald Vanenburg dan Denny Landzaat.


Ketiganya menyusul asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya yakni Alex Pastoor yang sudah berada di Jakarta pada Sabtu (1/2/2025) siang.


Kabar Kluivert bersama Vavenburg dan Landzaat tiba di Jakarta terungkap dari sejumlah video yang viral di media sosial.


Kluivert yang mengenakan jaket berwarna hitam tampak santai berjalan keluar bandara menuju mobil dengan pengawalan beberapa petugas.


Begitu juga Vavenburg dan Landzaat yang berjalan sambil membawa koper menuju mobil.


Menang tidak ada keramaian dalam kehadiran Kluivert kali ini. Hal itu berbeda dengan situasi saat dia hadir kali pertama di Jakarta pada Januari lalu untuk diumumkan jadi pelatih Timnas Indonesia.


Di sisi lain kabar Alex Pastoor tiba di Jakarta diketahui lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya.


"Baru saja tiba di Jakarta," tulis Pastoor sambil mengunggah foto atap Stadion Gelora Bung Karno yang diambil dari sebuah kamar hotel di kawasan Senayan.


Ini merupakan kunjungan pertama Pastoor ke Indonesia. Sebelumnya Pastoor tak bisa hadir dalam perkenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.


Saat itu Kluivert hanya didampingi Denny Landzaat dalam sesi konferensi pers di Jakarta pada 12 Januari lalu.


Kini, Kluivert dan tiga asistennya asal Belanda telah berada di Jakarta untuk mempersiapkan Timnas Indonesia untuk melakoni laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.


Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain (25 Maret). PSSI berharap Kluivert bisa mendulang poin maksimal di dua laga terdekat.


(ims)

Respon Menteri ESDM Bahlil Ketika Pejabat Diminta Untuk Naik Angkutan Umum, Jangan Ajari Saya

By On Februari 02, 2025

 


sekilasdunia.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar pejabat menggunakan transportasi umum. Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan dia tak perlu diajari untuk naik angkutan umum karena pernah jadi sopir angkot.


"Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau Menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," kata Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).


Bahlil mengatakan dia sudah tahu cara naik angkot. Dia meminta tak diajari soal naik angkutan umum.


"Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," jelas Bahlil.


Dia mengaku tak masalah jika diminta untuk naik angkutan umum. Dia juga mengaku bersedia jika diminta memberikan penjelasan terkait pemahaman penggunaan kendaraan umum.


Sebelumnya, MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umu. Dia mengatakan pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.


"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.


Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik angkutan umum.


"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.


(ims)

Aksi Balasan Untuk Trump, Kanada Tetapkan Tarif 25 Persen Produk Impor AS

By On Februari 02, 2025

 


sekilasdunia.com - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan tarif baru sebesar 25 persen untuk produk-produk impor dari Amerika Serikat (AS).


Bea masuk tinggi ini merupakan aksi balasan Kanada merespons keputusan Presiden AS Donald Trump yang resmi menerapkan bea serupa ke Kanada pada Sabtu (1/2/2025).


"Malam ini, saya mengumumkan bahwa Kanada akan menanggapi tindakan perdagangan AS dengan mengenakan bea masuk 25 persen terhadap produk-produk Amerika senilai 155 miliar dolar Kanada (sekitar Rp1,7 kuadriliun)," kata Trudeau dalam jumpa pers, Sabtu (1/2/2025) malam.


Trudeau mengatakan tarif pada produk Washington senilai 30 miliar dolar Kanada (sekitar Rp337 triliun) juga akan diberikan pada Selasa (4/2/2025). Pengenaan bea masuk senilai 125 miliar CAD (sekitar Rp1,4 kuadriliun) sementara itu akan berlaku dalam 21 hari.


Sabtu kemarin, Trump resmi mengenakan bea masuk tinggi terhadap produk-produk impor dari Meksiko, Kanada, dan China.


Ia telah menandatangani tiga perintah eksekutif yang mematok tarif sebesar 25 persen pada produk Kanada dan Meksiko, serta 10 persen pada barang-barang dari China. Bea masuk itu bakal berlaku mulai Selasa (4/2/2025).


"Hari ini, saya telah menerapkan tarif 25 persen untuk produk impor dari Meksiko dan Kanada (10 persen untuk energi Kanada), dan tarif tambahan 10 persen untuk China," kata Trump dalam unggahan di Truth Social, Sabtu (1/2/2025).


Menurut Trump, tarif ini bertujuan menghambat aliran narkoba dan imigran ilegal ke Amerika Serikat.


"Ini dilakukan melalui Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) karena ancaman besar orang asing ilegal dan obat-obatan mematikan yang membunuh warga negara kami, termasuk fentanil. Kami perlu melindungi orang Amerika, dan itu adalah tugas saya sebagai Presiden untuk memastikan keselamatan semua," tulis Trump di Truth Social seperti dikutip CNN.


Meksiko telah merespons langkah Trump dengan bersumpah akan membalasnya terhadap produk-produk dari AS.


Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan dirinya sudah bicara dengan Menteri Ekonomi Marcelo Ebrard untuk menerapkan Plan B.


"[Saya telah memberi tahu menteri ekonomi] untuk menerapkan Plan B yang telah kami rundingkan, yang mencakup tindakan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko," kata Sheinbaum pada Sabtu (1/2/2025), seperti dikutip AFP.


Sementara itu, China belum memberikan tanggapan apa pun untuk merespons kebijakan tarif tinggi ala Trump.

(ims)

Panglima TNI Minta Tupoksi Dan Wewenang Kogabwilhan Agar Diperjelas

By On Februari 02, 2025

 


sekilasdunia.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta agar tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dibenahi dan dievaluasi. 


Terkait hal itu, Agus menyebut, pembentukan Kogabwilhan dulunya hanya untuk menampung perwira tinggi (pati) TNI agar memiliki jabatan strategis.


"Ada organisasi yang dibentuk tapi tugas pokok dan wewenangnya masih belum jelas menurut saya, yang pertama Kogabwilhan itu sebenarnya dibentuk hanya untuk penambahan jabatan saja dulu. Tetapi tugas pokok wewenangnya belum jelas," kata Agus dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).


Dia pun meminta agar Panglima Kogabwilhan II Marsdya Muhammad Khairil Lubis memaparkan tupoksi organisasi yang dipimpinnya kepada para komandan satuan (dansat) yang hadir dalam Rapim TNI 2025. Dengan begitu, berbagai masukan yang muncul dari peserta bisa diterima agar tupoksi Kogabwilhan ke depan semakin jelas.


Jika hasil evaluasi itu sudah sesuai, Agus pun siap mengeluarkan Peraturan Panglima (Perpang) TNI agar tupoksi Kogabwilhan memiliki pegangan. Dia juga menyinggung keberadaan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) yang dibentuk untuk menghadapi peperangan menjadi tidak jelas dengan hadirnya Kogabwilhan. Dia meminta jajaran petinggi TNI untuk bisa mengkaji masalah itu agar fungsi kedua organisasi bisa berjalan maksimal.


"Kemudian juga markas PPRC dengan adanya Kogabwilhan gimana sih PPRC? PPRC selalu mengacunya kepada operasi militer untuk perang sehingga ya kita bersiap untuk berperang, tetapi kalau hanya terpaku ke situ ya tidak akan operasional-operasional sehingga PPRC nanti akan kita bentuk jadi PPRC untuk OMSP bisa menanggulangi bencana alam juga," ucap Agus.


Mantan Wakil KSAD tersebut ingin agar PPRC tidak terpaku hanya bergerak ketika akan menghadapi situasi peperangan. Agus merancang, PPRC yang merupakan kumpulan prajurit di berbagai satuan organik untuk bisa digerakkan dalam menghadapi bencana yang masuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP).


"Karena PPRC itu tiga angkatan, kapalnya siap, Hercules-nya siap, orangnya siap akan mudah untuk digerakkan. Gimana nanti tugas pokok di lapangan, mungkin pembinanannya di PPRC di satuan masing-masing, apabila sudah operasional nanti di bawah Kogabwilhan," kata Agus.


Adapun tiga Kogabwilhan diresmikan pada era Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada medio September 2019. Kogabwilhan I sekarang bermarkas di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kogabwilhan II di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dan Kogabwilhan III di Mimika, Papua Tengah.


Kogabwilhan dibentuk dengan rujukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kala itu menjelaskan, bahwa visi pemerintah lima tahun mendatang adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat.


Dalam beleid itu, organisasi-organisasi staf dan komando mengalami pengembangan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. "Kogabwilhan dibentuk untuk membagi tugas-tugas TNI berdasarkan ruang lingkup geografis. Kogabwilhan juga menjadi komando gabungan permanen yang mengisi kekosongan dalam doktrin Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM)," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Indonesia Akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 4,3 GW

By On Februari 02, 2025

 


sekilasdunia.com - Pusat tenaga nuklir berkapasitas hingga 4,3 gigawatt (GW) bakal dibangun di Indonesia. Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melakukan transisi energi.


Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dibangun berupa Small Modular Reactor (SMR) terapung. Kemudian akan ada juga 3 pusat tenaga nuklir 1 GW.


"Kalau tidak salah sampai 4,3 GW termasuk SMR yang terapung (floating) dan ada satu dua tiga pusat tenaga nuklir besar 1 GW masing-masing ini semua menjawab tantangan perubahan iklim," kata Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).


Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 29 lokasi potensial untuk dibangun PLTN. Total kapasitas PLTN yang bisa dibangun di 29 lokasi tersebut mencapai 54 GW.


Anggota DEN, Agus Puji Prasetyono menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi potensial untuk dibangun PLTN, dari Sumatera hingga Papua.


"Jadi kita sudah study ya namanya ya, ada sekitar 29 potensial untuk kita bangun energi nuklir, yang semuanya itu nanti total adalah 45-54 gigawatt. Itu pada daya-daya tertentu yang umumnya itu di luar Jawa untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia Tengah dan Indonesia Timur," ujarnya dalam acara Anugerah DEN 2024, Senin (6/1/2025).


Meski demikian, Agus menyebut bahwa terdapat tiga hal yang harus dipenuhi Indonesia untuk membangun PLTN, mulai dari dibentuknya Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), stakeholder involvement, serta national position.


(ims)

AS Batasi Dan Larang Helikopter Terbang Dekat Bandara Cegah Seperti Insiden Tabrakan Black Hawk Dan American Airlines

By On Februari 02, 2025


sekilasdunia.com - Pihak berwenang Amerika Serikat melarang penerbangan helikopter di sekitar Bandara Nasional Ronald Reagan Washington menyusul tabrakan antara Black Hawk dan pesawat penumpang American Airlines pada Rabu (29/1/2025).


Menteri Transportasi AS Sean Dufffy mengatakan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) memberlakukan pembatasan ketat hingga larangan terbang di sekitar Bandara Reagan untuk mengurangi risiko tabrakan lain.


Duffy mengatakan keputusan ini "demi segera mengamankan wilayah udara di sekitar Bandara Reagan, memastikan keselamatan lalu lintas pesawat dan helikopter."


Dalam pernyataannya seperti dikutip Reuters, FAA melarang sebagian besar helikopter melewati dua rute dekat bandara, kecuali helikopter kepolisian, medis, pertahanan udara, serta transportasi udara presiden.


Pembatasan ini akan berlaku setidaknya hingga Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) merilis laporan awal mengenai kecelakaan tersebut. Penyelidikan awal biasanya memakan waktu 30 hari. Setelah itu, aturan akan ditinjau ulang, kata Duffy.


Pada Jumat, penyelidik berhasil menemukan black box atau kotak hitam helikopter Black Hawk dan American Airlines yang merekam data penerbangan dan percakapan di kokpit.


Data dari black box bersama dengan perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan ini diharapkan dapat membantu pihak berwenang mengungkap apa yang terjadi sesaat sebelum heli Black Hawk dan American Airlines bertabrakan.


Dewan NTSB juga telah mewawancarai petugas pengatur lalu lintas udara, termasuk satu-satunya petugas yang bertugas di menara pengawas Bandara Reagan saat kecelakaan terjadi.


Sejauh ini, penyebab kecelakaan belum terjawab. NTSB juga menegaskan tidak akan berspekulasi soal apa pun sebelum hasil penyelidikan dan analisis black box keluar.


(ims)

Menteri Imipas Agus Andrianto Gelar Hari Bhakti Imigrasi Secara Sederhana

By On Februari 02, 2025

 


sekilasdunia.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memutuskan menggelar puncak peringatan hari jadi imigrasi Indonesia ke-75 pada Jumat (31/1/2025) dalam bentuk yang lebih sederhana dan bersahaja.


Perayaan yang bertema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi tersebut digelar dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, serta video conference dengan perwakilan petugas di daerah.


"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.


"Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," lanjutnya.


Penyederhanaan bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI yang dibatasi hingga 15 orang peserta agar efisien dan fokus pada esensi.


Selain itu, perayaan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ini juga diisi dengan pembahasan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UKM.


Distribusi tersebut dilakukan dalam dua tahap, 310 paket didistribusi pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Januari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.


"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," ujar Agus


Sebelumnya, perayaan HBI ke-75 ini juga menggelar serangkaian acara sepanjang Januari 2025, mulai dari layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, layanan 1.075 paspor dan Festival Imigrasi yang


(ims)

Pemerintah Tunda Lagi Pemindahan ASN ke IKN

By On Februari 01, 2025

 


sekilasdunia.com - Pemerintah resmi menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Januari 2025. 

Keputusan ini disampaikan dalam surat resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 24 Januari 2025.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, penundaan pemindahan ASN ke IKN terjadi karena dua faktor utama. Adapun dalam surat tersebut tidak disebutkan sampai kapan penundaan dilakukan.

Dalam surat tersebut, dijelaskan dua pertimbangan penundaan ASN ke IKN. Pertama, penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) masih dalam tahap konsolidasi internal.

Kedua, pembangunan gedung perkantoran serta unit hunian ASN di IKN masih mengalami penyesuaian hingga akhir 2024 akibat perubahan jumlah kementerian dan lembaga yang akan berkantor di ibu kota baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami diberitahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian tertulis dalam surat bernomor B/380/M.SM.01.00/2025 yang ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini.

Penundaan ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian PANRB dengan Otorita IKN. Sebelumnya, melalui surat edaran tertanggal 18 Oktober 2024, pemerintah telah menetapkan bahwa pemindahan ASN akan dimulai pada Januari 2025. Namun, dengan adanya hambatan dalam kesiapan organisasi dan infrastruktur, rencana tersebut belum dapat direalisasikan.

Surat pemberitahuan penundaan ini dikirimkan kepada 41 kementerian dan lembaga. Termasuk kementerian koordinator, kementerian teknis, serta beberapa lembaga negara.

Saat ditemui awak media, Diana mengaku belum bisa memastikan apakah penundaan ini terkait langsung dengan pemotongan anggaran.

"Itu coba kita lihat dulu ya, kita kan sedang melakukan exercise, takut untuk menjawab ini karena tadi kan masih belum ini ya, kalau dipotongnya iya, tapi untuk pemindahannya mungkin dengan Menteri PANRB ya, jangan kita, bukan kita," kata Diana di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (31/1).

Diana menjelaskan, pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum hingga 80 persen atau sekitar Rp 81 triliun dari total anggaran sekitar Rp 110 triliun. Pemangkasan ini mempengaruhi berbagai program, namun tidak menyentuh belanja pegawai dan proyek yang didanai melalui pinjaman luar negeri (PHLN), hibah luar negeri (HLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Saat ditanya mengenai kesiapan tempat tinggal bagi ASN di IKN, Wamen PU memastikan bahwa fasilitas sudah siap digunakan. "Oh sudah, kalau apartemennya, rumah susunnya itu sudah siap, berarti kan tinggal pindahnya ke sana, dengan Menteri PANRB ya," jelasnya.

Mendagri Tito Umumkan Pelantikan Kepala Daerah Serentak Batal Digelar Pada 6 Pebruari

By On Februari 01, 2025


sekilasdunia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 batal digelar pada Kamis, 6 Februari 2025. Tito menyebut pelantikan diundur karena merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang memajukan jadwal putusan sela (dismissal) sengketa pilkada menjadi tanggal 4-5 Februari.

"Mengenai tanggalnya (pelantikan), kita akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengin tahu ketegasan berapa lama," kata Tito dalam konferensi pers pada Jumat (31/1/2025).

MK sendiri dijadwalkan membacakan putusan sela untuk 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Putusan sela ini akan memilah perkara sengketa yang dihentikan atau dilanjutkan.

Tito mengaku belum tahu jumlah tambahan kepala daerah yang bisa dilantik sesuai putusan sela. Mendagri juga belum bisa memastikan tanggal berapa pelantikan serentak kepala daerah akan digelar.

Tito menyampaikan, pihaknya mesti menunggu hasil putusan sela untuk menentukan tanggal pelantikan. Setelah hasil putusan sela didapat, tanggal pelantikan akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kalau dihitung sejak tanggal 5 putusan (MK), artinya kira-kira (pelantikan) tanggal 17, 18, 19, 20 (Februari). Nah ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden, karena jadwal dan tata cara pelantikan diatur dengan peraturan presiden," kata Tito.

Awalnya, pemerintah berencana melantik kepala daerah yang tidak bersengketa secara serentak pada tanggal 6 Februari 2025. Sedangkan kepala daerah yang bersengketa baru akan dilantik setelah putusan MK.

Akan tetapi, majunya jadwal putusan MK membuat pemerintah mempertimbangkan pelantikan kepala daerah non-sengketa digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela.

Menhan Indonesia Dan Menhan Prancis Bahas Rencana Kerjasama Pertahanan, Pendidikan Dan Modernisasi Alutsista TNI

By On Februari 01, 2025

 


sekilasdunia.com - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, pada Jumat, (31/01/2025).

Juru bicara Kementerian Pertahanan Frega Wenas mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pertahanan. Salah satunya, kedua negara berencana menyelenggarakan latihan bersama dan pertukaran personel.

"Kedua belah pihak menyampaikan harapan agar jumlah personel yang dikirim untuk mengikuti pelatihan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk pendidikan tetapi juga untuk mengikuti program pelatihan," kata Frega di Gedung Kemenhan, Jumat (31/1/2025).

Kedua menteri pertahanan itu juga sepakat bahwa mereka dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Pembahasan juga menyinggung kerja sama di bidang peralatan militer termasuk transfer teknologi.

"Kerja sama produksi peralatan militer ini berpotensi memberikan manfaat transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja," kata dia.

Dia mengatakan, Menhan Prancis juga berkomitmen mendukung modernisasi dengan membagikan informasi demi kemajuan teknologi. Informasi teknologi itu seperti drone dan teknologi modern lainnya.

Selain itu, Sjafrie dan Lecornu juga membahas rencana pengadaan alutsista berupa pesawat tempur dan kapal selam Scorpene.

"Ini (pengadaan kapal selam Scorpene) akan dituntaskan dan tentunya ini juga menjadi sebuah kebutuhan karena kita sebagai negara kepulauan terletak di antara dua lautan besar," kata dia.

(ims)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *