Komisi X DPR : Integritas Dan Etika Pendidikan Turun, Peringatan Bagi Kita Semua

By On April 26, 2025

sekilasdunia.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai, turunnya integritas pendidikan tahun 2024 menjadi peringatan bagi semua pihak agar pendidikan kembali menjunjung integritas dan etika. Indikator turunnya integritas pendidikan tersebut berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024. 

"Temuan KPK mengenai masih maraknya perilaku koruptif di dunia pendidikan seperti menyontek, plagiat, hingga penyunatan dana BOS, sebagaimana disampaikan pada Hasil Temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, merupakan peringatan bagi kita semua," kata Lalu saat dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025).

Lalu sangat menyayangkan bahwa dunia pendidikan yang seharusnya menjadi benteng terakhir nilai-nilai kejujuran dan integritas, malah menjadi ladang subur praktik tidak etis.

Menurutnya, jika sejak dini peserta didik sudah terbiasa dengan perilaku koruptif dan manipulatif, dampaknya bisa sangat panjang terhadap masa depan bangsa.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan Komisi X DPR RI menilai bahwa persoalan ini harus ditangani secara sistemik. "Perlu ada pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola anggaran pendidikan yang lebih transparan, penguatan sistem pengawasan, hingga pembiasaan nilai-nilai kejujuran dalam proses belajar mengajar," ujar Lalu. "Budaya akademik harus dikembalikan pada esensinya, yakni menjunjung tinggi integritas dan etika," kata dia.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), integritas pendidikan tahun 2024 berada di angka 69,50 atau masuk dalam posisi koreksi, turun dari skor SPI 2023 yang berada di angka 71. 

"Indeks Integritas Pendidikan Nasional tahun 2024 69,50 berada di level koreksi atau bermakna bahwa upaya perbaikan integritas melalui internalisasi nilai-nilai integritas sudah dilakukan, meski implementasi serta pengawasan belum merata, konsisten, dan optimal," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam acara peluncuran SPI Pendidikan di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (24/4/2025). 

Wawan mengatakan terdapat beberapa temuan dari hasil SPI Pendidikan 2024 terkait dengan kondisi integritas pendidikan di Indonesia. 

Misalnya, terdapat temuan bahwa kasus mencontek masih ditemukan di 78 persen sekolah dan 98 persen kampus, plagiarisme oleh guru dan dosen juga masih ditemukan. 

Survei ini juga menemukan adanya praktik pemberian gratifikasi kepada guru sebagai hadiah hari raya atau kenaikan kelas. 

KPK juga menemukan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pungutan liat terkait dana BOS.

Masalah Rapat DPR Di Hotel Dipersoalkan Sampai Ke MK, Wakil Ketua DPR Sebut Itu Hak Warga

By On April 26, 2025

sekilasdunia.com - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal tidak mempermasalahkan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK) adar DPR dilarang rapat di luar Kompleks Parlemen. Cucun menekankan, gugatan itu adalah hak konstitusi seorang warga negara dan DPR akan mengikuti perkembangan gugatan tersebut. “Ya itu kan hak konstitusi. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya nanti seperti apa, kita lihat,” ujar Cucun saat dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025). Saat ditanya apakah DPR RI bakal menjalankan putusan MK jika mengabulkan permohonan tersebut, Cucun tak menjawab secara tegas.

Dia hanya mengatakan bahwa DPR selalu menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar gedung parlemen.

“Ya selama ini semua sama di dalam apa di luar DPR, oke,” pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, UU MD3 digugat ke MK oleh advokat bernama Zico Leonardo Djagardo Zico meminta MK menyatakan frasa "semua rapat di DPR" dalam Pasal 229 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Semua rapat di DPR wajib dilakukan di Gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik," tulis dokumen perkara nomor 42/PUU-XXIII/2025, dikutip dari laman MK, Kamis (24/4/2025).

Dalam gugatannya, Zico beralasan kompleks DPR sudah memiliki beragam fasilitas yang sangat layak untuk menggelar rapat. Bahkan, ada 13 ruang rapat ditambah ruang rapat fraksi yang akan menyesuaikan jumlah fraksi. Namun, dia menyebut fasilitas yang begitu besar yang dibiayai oleh uang rakyat tidak mampu membuat DPR fokus menjalani tugasnya dan memilih rapat di hotel-hotel mewah. 

"Peristiwa tersebut tentu menimbulkan kontroversi dan kritik dari publik. Hal ini terutama karena terkesan sebagai pemborosan anggaran, sementara pemerintah dan lembaga negara lainnya sedang gencar melakukan efisiensi anggaran," tutur Zico. 

Selain itu, Zico juga menyebut rapat di hotel sebagai tindakan foya-foya dan gaya hidup mewah di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Hal ini dinilai akan memperburuk citra DPR RI di mata publik, khususnya ketika masyarakat sedang kesulitan secara ekonomi. Selain meminta MK menetapkan DPR untuk tidak rapat di hotel kecuali gedung DPR/MPR rusak, Zico juga menggugat sejumlah pasal dari UU MD3, seperti Pasal 12 terkait tugas sebagai wakil rakyat.

Zico meminta MK menambahkan klausul agar anggota DPR bisa menyampaikan pendapat secara perorangan, bukan atas nama fraksi. Kemudian, Pasal 82, Zico mengusulkan perubahan makna dalam frasa "Hak dan Kewajiban Anggota DPR". 

Dia meminta MK memaknai sebagai hak dan kewajiban perseorangan anggota DPR menyatakan pendapatnya secara perseorangan tanpa pengaruh dari pimpinan fraksi partai politik.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Sebut Ada Investasi KPBU Rp.132 Triliun Untuk Pembangunan IKN

By On April 26, 2025

 


sekilasdunia.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan IKN tahap kedua tidak hanya mengandalkan APBN.

Pasalnya, Otorita IKN juga sedang memproses investasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang berasal dari investor dalam dan luar negeri. Beberapa di antaranya adalah IJM Coorporation dari Malaysia dan China Harbour Engineering dari Cina.

“Ada yang sendiri, ada yang berkonsorsium. Totalnya Rp 132 triliun,” kata Basuki dalam acara konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu, 23 April 2025.

Basuki berujar, investasi KPBU tersebut dilaksanakan untuk proyek pembangunan Multi Utility Tunnel (MUT), pembangunan jalan, hingga hunian. Ada badan usaha yang bakal membangun apartemen maupun rumah tapak.

Selain investasi skema KPBU, Basuki mengklaim ada investasi murni dari swasta untuk proyek hunian, hotel, serta food and beverages (F&B). “Mereka melakukan investasi langsung dan sudah mulai dikerjakan pada April ini,” kata eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

Sementara itu, pembangunan dari sumber dana APBN dilakukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan multiyear yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum, proyek hunian aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta proyek-proyek baru yang kini ditangani Otorita IKN.

“(Otorita IKN) ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pertama Rp 5,3 triliun, sudah dibuka blokir,” kata Basuki. Sebelumnya, ia juga menyampaikan usulann tambahan anggaran Rp 8,1 triliun telah disetujui.

Oleh karena itu, pada Mei 2025, Otorita IKN akan melakukan lelang untuk proyek jalan-jalan di kawasan 1A, 1B, dan 1C, yang belum sempat dikerjaan Kementeerian PU. Selain itu, Otorita bakal melaksanakan penataan Kawasan Sepaku dan membangun ekosistem legislatif dan yudikatif.

Basuki pun optimistis pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai target. Menurut dia, kegiatan pembangunan fisik tidak terlalu rumit selama sudah ada programnya. “Kami tinggal melelangkan. Bisa kami kerjakan dan tinggal mengawasi,” ucapnya.

1087 Personel Satgas TNI Konga UNIFIL Tiba Di Tanah Air Akan Jalani Karantina Kesehatan

By On April 26, 2025

sekilasdunia.com - Sebanyak 1087 personel Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2024 yang selesai menjalankan misi perdamaian di Lebanon selama satu tahun akan menjalankan proses karantina kesehatan saat tiba di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Komandan PMPP TNI Taufik Budi Santoso usai menerima kedatangan Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2024 bertempat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (22/4).

“Setelah ini para mantan penjaga perdamaian supaya menjalankan karantina kesehatan dengan sebaik-baiknya yakinkan kalian ikuti semua ketentuan selama berada di PMPP TNI demi keselamatan dan kesehatan kita semua,” kata Taufik, Rabu (23/4).

Lebih lanjut ia mengatakan prajurit yang pulang ke Indonesia bertahap. Kedatangan pada saat ini ada sebanyak 392 prajurit kapur ke 3/terakhir dari total 1087 personel yang tergabung dalam Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2024 yang dipimpin oleh Kolonel Inf Mohammad Ghoffar Ngismangil.

Prajurit yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta langsung mendapat pengalungan bunga kemudian melakukan sujud syukur bersama karena berhasil melaksanakan tugas dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

“Terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada kalian semua prajurit yang tergabung dalam Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL, atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama penugasan. Saya sangat bangga menyambut kalian di sini, tidak ada kebanggaan yang lebih besar bagi seorang Komandan, selain menerima kembali prajurit yang pulang dari tugas operasi, membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon,” tutup Taufik.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin Lantik 6 Kajati, Dicopot Jika Menyeleweng Dari Tugas

By On April 26, 2025

 


sekilasdunia.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik enam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hari ini. Dia berpesan agar para Kajati yang baru fokus pada kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Pelantikan digelar di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025). Burhanuddin menyebut proses rotasi dan promosi merupakan upaya penguatan institusi.

"Saya yakin para pejabat yang dilantik memiliki integritas, kapabilitas, dan pengalaman untuk mengemban amanah dan memajukan institusi Kejaksaan," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis.

Dia meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, mengidentifikasi, mempelajari, dan menyelesaikan persoalan di wilayah hukum masing-masing. Dia mengatakan penegakan hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Hal ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa penerapan asas dominus litis Kejaksaan adalah bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat," ujar Burhanuddin.


Dia meminta para Kajati memberi perhatian khusus dan melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi di masing-masing wilayah hukum. Dia juga meminta para Kajati membangun sinergi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)


Dia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Dia menyebut survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan 75% responden menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya setelah Presiden dan TNI.


Dia menegaskan para jaksa tak boleh menyalahgunakan kewenangan. Dia mengaku tak akan ragu mencopot pejabat yang melanggar aturan.


"Jika masih ada yang melanggar, saya tidak akan ragu untuk mencopot jabatannya. Akhir kata, saya berpesan bahwa semakin tinggi jabatan yang kita raih berarti semakin bijak pula kita dalam bertindak terutama dalam setiap pengambilan keputusan di lingkup tanggung jawab yang kita emban," ujarnya.


Berikut daftar enam pejabat yang dilantik tersebut:


1. Kuntadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

2. Danang Suryo Wibowo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;

3. Ahelya Abustam sebagai selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

4. Riono Budisantoso sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;

5. Victor Antonius Saragih sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

6. Yudi Triadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

BKN Ungkap 1967 CPNS Tahun 2024 Mundur Alasan Penempatan Jauh Dan Gaji Kecil

By On April 24, 2025

sekilasdunia.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 memutuskan mundur karena alasan penempatan jauh sampai gaji kecil.

"Ada 1.967 (CPNS 2024) yang mengundurkan diri," kata Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Zudan menjelaskan calon abdi negara itu mundur imbas adanya skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah. CPNS itu semula tak lolos di pilihannya, lalu menjadi diterima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar.

Ia mencontohkan ada CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej). Namun, ada formasi serupa dibuka di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nol pelamar.

"Maka, dua orang nilai terbaik secara sistem (dari CPNS dosen Sosiologi Unej) dikirim ke Universitas Nusa Cendana. Menjadi lulus (CPNS) karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong," tuturnya.

Zudan mengatakan tidak hanya CPNS dosen yang mundur. Total, ada lima instansi atau calon abdi negara dari 5 kementerian/lembaga (K/L) yang paling banyak mengundurkan diri.

Pertama, 640 orang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua, 575 CPNS Kementerian Kesehatan. Ketiga, 154 orang dari instansi Kementerian Komunikasi.

Keempat, ada 131 pelamar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memutuskan mundur. Lalu, yang kelima ada sebanyak 121 orang mundur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan alasan mundurnya CPNS tersebut terbagi ke dalam 12 poin. Paling banyak adalah 1.285 orang memilih mundur karena unit penempatannya jauh dari domisili.

"Memang benar, bagian terbesar bahwa karena jaraknya jauh. Kebijakan optimalisasi adalah pada satu instansi, karena Kemendikti Saintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisili. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, lima tahun kemudian pindah, itu bisa diatur oleh kementeriannya," jelasnya.


"Kemudian, tidak ada izin keluarga, karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri karena usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat lain. Kemudian, terkendala kondisi kesehatan, merasa salah memilih formasi, dan yang terakhir merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit," tandasnya.


Zudan menegaskan kebijakan optimalisasi CPNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini berhasil menyerap 16.167 orang. Jika tidak, belasan ribu formasi tersebut bakal kosong dan menimbulkan pemborosan biaya.


Di lain sisi, Zudan menegaskan pemerintah tidak menjatuhkan sanksi bagi CPNS yang mundur karena optimalisasi tersebut. Ia menyebut ini adalah pilihan pelamar.


"Kalau untuk yang optimalisasi, bagi yang mengundurkan diri tidak ada sanksi apa-apa. Karena ini sifatnya pilihan, kalau mau diambil ya silakan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Ini adalah niat baik dari negara agar tidak ada kekosongan formasi," tegas Zudan selepas acara.


Berikut 12 alasan CPNS 2024 mundur:


1. Penempatan terlalu jauh dari domisili (1.285 orang)

2. Terkendala izin keluarga (320 orang)

3. Terkendala kondisi kesehatan orang tua (156 orang)

4. Dianggap mengundurkan diri oleh usulan instansi (92 orang)

5. Sedang/akan melanjutkan pendidikan (44 orang)

6. Terkendala kondisi kesehatan pribadi (21 orang)

7. Terikat kontrak dengan institusi/penyedia kerja lain (13 orang)

8. Salah memilih formasi unit penempatan (11 orang)

9. Terkendala kondisi kesehatan pasangan (8 orang)

10. Tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai batas waktu (8 orang)

11. Merasa tidak berhak atas kelulusan (6 orang)

12. Penghasilan tidak sesuai ekspektasi (3 orang)

Basuki Sebut Blokir Anggaran IKN Dibuka, Pembangunan Istana Wapres Dan Jalan Tol Dilanjut

By On April 24, 2025

sekilasdunia.com - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat diblokir kini telah dibuka kembali. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan pihaknya telah bertemu dengan para penyedia jasa dan Kementerian PU pada 15 April lalu. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan anggaran untuk pembangunan di IKN di kementeriannya tak lagi diblokir.


"Alhamdulillah kemarin pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan beberapa Dirjen-Dirjennya, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar sepuluh sekian triliun untuk PU," kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).


Basuki mengatakan, pembangunan IKN telah memasuki tahap kedua yang ditargetkan selesai pada 2028. Pada tahap ini, pembangunan IKN dilakukan oleh tiga institusi, termasuk Kementerian PU.


Dengan dibuka blokir anggaran tersebut, Basuki menjelaskan, Kementerian PU bisa melanjutkan proyek-proyek di IKN yang masih berjalan, seperti infrastruktur tol, Istana Wakil Presiden, masjid, hingga jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).


"Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai, tetap dilaksanakan oleh Kementerian, baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur jalan tol, Istana Wapres, masjid, kemudian air limbah, kemudian ada beberapa jalan yang ada di dalam kawasan KIPP, itu tetap dilaksanakan oleh Kementerian PU," terang Basuki.


Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan kabar terbaru tentang anggaran kementeriannya untuk alokasi pembangunan di IKN yang sempat terblokir. Diperkirakan, jumlah anggaran tersebut ada di kisaran Rp 14 triliun.


Dody mengatakan, saat ini blokir anggaran tersebut telah rampung. Sebelumnya, anggaran diblokir hanya karena masalah politik anggaran yang belum selesai di awal masa pemerintahan.


"Ada masalah politik anggaran yang belum selesai saja. Kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan. Nggak ada, nggak jadi diblok," kata Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *