.jpg)
sekilasdunia.com - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat diblokir kini telah dibuka kembali. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Basuki mengatakan pihaknya telah bertemu dengan para penyedia jasa dan Kementerian PU pada 15 April lalu. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan anggaran untuk pembangunan di IKN di kementeriannya tak lagi diblokir.
"Alhamdulillah kemarin pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan beberapa Dirjen-Dirjennya, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar sepuluh sekian triliun untuk PU," kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).
Basuki mengatakan, pembangunan IKN telah memasuki tahap kedua yang ditargetkan selesai pada 2028. Pada tahap ini, pembangunan IKN dilakukan oleh tiga institusi, termasuk Kementerian PU.
Dengan dibuka blokir anggaran tersebut, Basuki menjelaskan, Kementerian PU bisa melanjutkan proyek-proyek di IKN yang masih berjalan, seperti infrastruktur tol, Istana Wakil Presiden, masjid, hingga jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai, tetap dilaksanakan oleh Kementerian, baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur jalan tol, Istana Wapres, masjid, kemudian air limbah, kemudian ada beberapa jalan yang ada di dalam kawasan KIPP, itu tetap dilaksanakan oleh Kementerian PU," terang Basuki.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan kabar terbaru tentang anggaran kementeriannya untuk alokasi pembangunan di IKN yang sempat terblokir. Diperkirakan, jumlah anggaran tersebut ada di kisaran Rp 14 triliun.
Dody mengatakan, saat ini blokir anggaran tersebut telah rampung. Sebelumnya, anggaran diblokir hanya karena masalah politik anggaran yang belum selesai di awal masa pemerintahan.
"Ada masalah politik anggaran yang belum selesai saja. Kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan. Nggak ada, nggak jadi diblok," kata Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
« Prev Post
Next Post »